PENAGIHAN UTANG PAJAK

Dasar hukum melakukan tindakan penagihan pajak adalah Undang-undang no. 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa. Undang-undang ini mulai berlaku tanggal 23 Mei 1997. Undang-undang ini kemudian diubah dengan Undang-undang no. 19 tahun 2000 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.

Penagihan pajak adalah tindakan penagihan yang dilaksanakan oleh fiskus atau juru sita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak dan tahun pajak.

Definisi penagihan pajak menurut Soemitro (1996:17), yaitu Penagihan pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jendral Pajak karena Wajib Pajak tidak mematuhi ketentuan Undang-undang pajak, khususnya mengenai pembayaran pajak yang terutang.

Definisi lain menurut Rusdji (2004:6), yaitu Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Wajib Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Sedangkan Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggungjawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajakmenurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Biaya Penagihan Pajak adalah biaya pelaksanaan Surat Paksa, Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, Pengumuman Lelang, Pembatakan Lelang, Jasa Penilai, dan biaya lainnya sehubungan dengan penagihan pajak.

Pejabat adalah orang yang berwenang mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak, menerbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan, Surat Pencabutan Sita, Pengumuman Lelang, dan surat lain yang diperlukan untuk penagihan pajak sehubungan dengan Penanggung Pajak.

Jurusita adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan Surat Paksa, penyitaan dan penyanderaan. 

Penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penagihan pajak aktif dan penagihan pajak asif. Penagihan pajak pasif dilakukan melalui surat tagihan pajak atau surat ketetapan pajak. Penagihan pajak aktif atau penagihan pajak dilakukan dengan surat aksab diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.

1.      Penagihan Pajak Pasif
Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakna Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, Surat Keputusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

2.      Penagihan Pajak Aktif
Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan pajak ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

3.      Penagihan Seketika dan Sekaligus
Pengihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilakukan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. 

Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus berdasarkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus yang diterbitkan apabila :

a  Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu.

b.   Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesi.

c.  Terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

d.   Badan usaha akan dibubarkan oleh Negara.

e   Terjadinya penyitaan atas penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh Pihak Ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Dalam Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :

a.       Nama Wajib Pajak, atau nama Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

b.      Besarnya Utang Pajak

c.       Perintah untuk membayar

d.      Saat pelunasan pajak

Surat Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa.

Tahapan Penagihan Pajak

Adapun tahapan penagihan pajak antara lain sebagai berikut:

1.      Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, tidak dilunasi sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkan).

2.      Surat Paksa

      Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan surat paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan sebesar 25.000 (dua puluh ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat kuasa memiliki kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan pututsan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap (inkracht).

Surat Paksa sekurang-kurangnya meliputi :

a.      Nama wajib pajak, atau nam Wajib Pajak dan Penanggung Pajak

b.      Dasar penagihan

c.      Besarnya Utang Pajak

d.     Perintah untuk membayar.

Surat paksa diterbitkan apabila :

a.   Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya diterbitkan Surat Teguran atau surat lain yang sejenis.

b.    Terhadap penanggung Pajak telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus.

c.   Penanggung Pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak

Surat Paksa terhadap orang Pribadi diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

a.     Penanggung Pajak

b. Orang dewasa yang bertempat tinggal bersama ataupun bekerja di tempat usaha penanggung pajak, apabila penanggung pajak apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai.

c.  Salah satu ahli waris atau pelaksana wasiat atau yang mengurus harta peninggalannya apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan belum dibagi.

d.    Para ahli waris, apabila wajib pajak telah meninggal dunia dan harta warisan telah dibagi.

Surat Paksa terhadap badan diberitahukan oleh jurusita pajak kepada :

a.     Pengurus, kepala perwakilan, kepala cabang, penanggungjawab, pemilik modal.

b.   Pegawai tetap di tempat kedudukan atau tempat usaha badan apabila jurusita pajak tidak dapat menjumpai salah seorang sebagaimana dimaksud dalam huruf 1.

Hal yang harus diperhatikan :

a.    Pengajuan keberatan oleh wajib pajak tidak mengakibatkan penundaan pelaksanaan Surat Paksa.

b.      Pelaksanaan surat paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 x 24 jam setelah surat paksa diberitahukan.                      

c.     Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan tindakan penyitan atas barang-barang Wajib Pajak dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000.

Penyitaan adalah tindakan jurusita pajak untuk menguasai barang penanggung pajak guna dijadikan jaminan untuk melunasi utang pajak menurut peraturan perundan-undangan. 
Apabila utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak dalam waktu 2 x 24 jam setelah diberitahukan , Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan. Setiap melaksanakan penyitaan, jurursita pajak membuat berita acara pelaksanaan sita yang ditandatangani oleh jurusita pajak, penanggung pajak, dan saksi-saksi. Berita Acara Pelaksanaan Sita mempunyai kekuatan mengikat meskipun penanggung pajak menolak untuk menandatanganinya,

Barang yang dapat disita berupa :

a.   Barang bergerak termasuk mobil, perhiasan, uang tunai, dan deposito berjangka, tabungan, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, obligasi, saham.

b.   Barang tidak bergerak termasuk tanah, bangunan, dam kapal dengan isi kotor tertentu.

Pencabutan sita dilaksanakan apabila Penanggung Pajak telah melunasi biaya penagihan dan utang pajak atau berdasarkan putusan pengadilan atau putusan Badan Perdilan Pajak atau ditetapkan lain dengan Keputusan Menteri Keuangan atau Keputusan Kepala Daerah

Lelang adalah setiap penjualan barang di muka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertuli melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.

Jika dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui kantor lelang negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum di bayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuan lelang dalam surat kabar dan biaya pada saat pelelangan.

Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya penagihan pajak yang belum dibayar, dan sisanya untuk membayar utang pajak. Apabila hasil lelang sudah mencapai jumlah aygn cukup untuk melunasi baya penagihan pajak dan utang pajak, pelaksanaan lelang dihentikan oleh pejabat walaupun barang yang akan dilelang masih ada. Sisa barang beserta uang kelebihan hasil lelang dikembalikan oleh pejabat kepada penanggung pajak segera setelah pelaksanaan lelang.

Daluwarsa Tindakan Penagihan Pajak

Berdasarkan Pasal 22 UU KUP, hak untuk melakukan penagihan pajak, termasuk bunga, denda, kenaikan, dan biaya penagihan, daluwarsa setelah lampau waktu 10 tahun terhitung sejak terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang bersangkutan.

Penagihan pajak dapat dilakukan setelah melampaui 10 tahun dengan syarat-syarat sebagai berikut:

a.     Diterbitkan surat teguran dan surat paksa. Kadaluwarsa dihitung sejak tangal penyampaian surat paksa tersebut.

b.      Adanya pengakuan utang dari Wajib Pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini dikarenakan sebagai berikut:

c.   Adanya permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak sebelum jatuh tempo pembayaran. Untuk daluwarsa penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan angsuran atau penundaan pembayaran utang pajak diterima.

d.  Adanya permohonan keberatan. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal surat permohonan keberatan diterima. Wajib Pajak melaksanakan pembayaran sebagian utang pajaknya. Untuk daluwarsa ini penagihan pajak dihitung sejak tanggal pembayaran sebagian utang pajak tersebut.

Permohonan Pembetulan atau Penggantian

Penanggung pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan atau penggantian kepada Pejabat terhadap surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa, dan surat lain yang sejenis yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan.dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut pejabat harus memberi keputusan atas permohonan yang diajukan, dalam hal permohonan tersebut ditolak tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula.

Apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam ketetapan pajak yang tidak mengandung persengketaan antara fiskus dan Wajib Pajak, dapat dibetulkan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak.

Kesalahan atau Kekeliruan dalam Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan

Ruang lingkup pembetulan ketetapan pajak, terbatas pada kesalahan atau kekeliruan dari :

a.     Kesalahan tulis antara lain : kesalahan yang dapat berupa penulisan nama, alamat, NPWP, nomor surat ketetapan pajak, jenis pajak, Masa atau Tahun Pajak dan tanggal jatuh tempo;

b.   Kesalahan hitung, yang berasal dari penjumlahan dan atau pengurangan dan atau perkalian dan atau pembagian suatu bilangan; atau

c.   Kekeliruan dalam penerapan tarif, penerapan persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto, penerapan sanksi administrasi, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), penghitungan PPh dalam tahun berjalan, dan pengkreditan pajak.

Ketetapan Pajak Yang Dapat Dibetulkan

Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan karena kesalahan atau kekeliruan, antara lain :

a.    Surat ketetapan pajak yang meliputi Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN);

b.      Surat Tagihan Pajak (STP);

c.       Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak;

d.      Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga;

e.       Surat Keputusan Pembetulan;

f.       Surat Keputusan Keberatan;

g.      Surat Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi;

h.      Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang tidak benar.

Tata Cara dan Jangka Waktu Penyelesaian Permohonan Wajib Pajak

Permohonan pembetulan oleh WP harus disampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak yang menerbitkan surat ketetapan pajak, Surat Tagihan Pajak (STP), atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan yang diajukan pembetulan, dengan ketentuan sebagai berikut :

a.   1 (satu) permohonan diajukan untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, STP, atau surat keputusan lain yang terkait dengan bidang perpajakan;

b.      Permohonan harus diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang mendukung permohonannya; dan

c.  Surat permohonan ditandatangani oleh WP dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan WP, surat permohonan tersebut harus dilampiri surat kuasa khusus. Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima, harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap dikabulkan dan paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhir jangka waktu 6 (enam) bulan tersebut Direktorat Jenderal Pajak wajib menerbitkan surat keputusan pembetulan tersebut.

-Nasrah Sandika